Lowongan Kerja TKI

Seyogianya kata “pah­la­wan” diberikan kepa­da se­seorang berjasa dan mem­be­rikan kontribusi penting pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun orang senantiasa lupa, ap­a­bila gelar “pahlawan” ini se­mestinya ditujukan kepa­da mereka yang sudah men­da­hu­lui kita semua. Mengapa demikian? Jika dibe­rikan ke­p­ada seseorang masih hidup, kata tersebut akan me­ngalami gejala peyoratif dan hilang kesakralannya, yang mungkin diakibatkan perilaku yang berubah me­nuju sesuatu bertendensi negatif dari si penyan­dang gelar. Namun bagi mereka sudah tiada, perubahan perilaku tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi.

Seorang pahlawan tentunya memberikan kon­tri­busi berupa perlindungan kepada sesuatu hal pen­ting. Dalam konteks TKI, penulis tidak bermaksud me­nafikan kontribusi besar TKI di luar negeri dalam ben­tuk devisa kepada pere­ko­nomian nasional. Na­mun per­spektif di benak penulis, pa­ra TKI ini justru memer­lu­kan ber­bagai spektrum per­lin­du­ngan dari negara. Me­ngapa de­mikian? Karena umumnya pa­ra TKI ini terekspos pada si­tuasi dan kondisi tempat be­ker­ja berkategori 3D (Difficult, Dirty and Dangerous= sulit, kotor dan berbahaya). Belum lagi mereka pun rentan ter­eks­pos dari berbagai hal men­cakup pe­lecehan, peme­rasan, penza­li­man dan berbagai po­tensi ke­jahatan lainnya. Ti­dak­lah he­ran jika para TKI ke­mudian banyak ber­hadapan de­ngan berbagai ma­salah hu­kum atau bahkan pu­lang ke rumah hanya me­ninggalkan nama saja.

Penulis berspekulasi me­ni­lai bahwa gelar “pah­lawan de­visa” yang ditujukan kepada pa­ra TKI di luar negeri ini, ber­mu­­la dari ketidakadaan per­lin­du­ngan mumpuni untuk me­re­­ka ini. Oleh karena itu, untuk me­­­nutupi kelemahan-kele­ma­han dari esensi per­lindungan TKI ini, kemu­dian dimun­cul­kan­­lah gelar “penghormatan” ini.

Secara kontekstual, para TKI ini berangkat ke luar ne­geri untuk memperbaiki basis ke­hidupan ekonomi mereka dan keluarganya. Keluarga TKI pun akan senantiasa berharap bahwa upaya keberangkatan TKI membuahkan hasil sesuai ha­rapan. Penulis meyakini ti­dak dalam benak mereka se­mua berharap kemudian ber­ha­­dapan dengan berbagai ma­sa­­lah pelik. Kesuksesan dari usa­­ha para TKI inilah di­harap­kan segenap keluarga mereka, dan juga kita semua.

Berbagai masalah kian ma­r­ak dihadapi para TKI di luar ne­geri secara natural pun meng­­hilangkan tujuan per­baikan basis kehidupan eko­no­mi mereka. De­ngan ma­sa­lah-masalah yang di­ha­dapi je­las tidak mem­per­bai­ki kua­litas kehidupan para TKI secara manusiawi.

Adalah tugas pemerintah se­bagai penyelenggara negara me­­nyediakan suatu me­kanis­me perlindungan mumpuni bagi para TKI ini. Hal ini jelas merupakan amanat konstitusi … “melindungi segenap bangsa In­donesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …”

Sebagai negara berdaulat, ancaman bagi seorang warga ne­gara Indonesia adalah an­caman ba­gi seluruh Bangsa Indonesia. Per­lu diingat, ma­rak­nya kebe­rang­katan TKI non­pro­sedural diakibatkan juga dari sis­tem penempatan se­cara prose­du­ral kian me­ma­kan biaya tinggi dan rentan ber­bagai pungutan liar. Cerita sama selalu berulang da­lam masalah ini. Kebe­rang­ka­tan TKI nonprosedural dido­rong mo­tif memperbaiki kehidupan ek­o­­nomi dengan biaya lebih ri­ngan. Seyogianya pemerint­ah me­nyadari bahwa me­ning­kat­nya jumlah TKI non­prosedural ini dikarenakan ketidakperca­yaan dengan sistem penem­pa­tan TKI yang diselenggara­kan secara prosedural.

Jika memang tidak mam­pu memberikan meka­nisme per­­lindunag TKI di luar negeri se­­cara mumpuni, pemerintah ha­­rus segera mereposisi kebi­j­a­­kan yang ada, dan berkon­sen­­trasi menciptakan banyak la­pangan pekerjaan domestik.

Sebagai analogi, China de­ngan jumlah penduduk jauh le­bih besar dari Indonesia, ti­dak pernah dalam sejarahnya mem­punyai program pe­ngiri­man tenaga kerja ke luar nege­ri. Namun yang dicip­takan Chi­na, adalah mem­perbanyak ba­sis industri guna menyerap te­naga kerja secara intensif. Chi­na kemudian banyak me­ngi­rim tenaga kerja ke luar ne­geri untuk mendukung eks­pansi ekonomi China di luar ne­geri. Sehingga te­naga kerja China di luar negeri te­tap se­cara martabat ter­pro­tek­si dan be­kerja di ling­kup se­cara mu­dah peme­rintah me­lakukan in­­tervensi dalam bentuk per­lin­du­ngan. 

Terlepas dari data tersebut diatas Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Y Poelongan mengungkapkan jasa pengiriman uang alias remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menyumbang 10% nilai APBN. Ini berarti benar bila dikatakan TKI adalah 'Pejuang Devisa Negara'.

"Jumlahnya benar 10 persen dari nilai APBN, menempati posisi kedua setelah pendapatan dari sektor migas," katanya saat ditemui detikFinance di Gedung Bank Indonesia, Rabu (26/9/2012).

Lisna menegaskan, pemerintah sangat berterima kasih dengan keberadaan TKI yang berjumlah sekitar empat juta orang dan tersebar di lebih dari 161 negara didunia.

"Mereka membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai keluhan di negara ini. Roda perekonomian daerah pun bergerak dari remitansi itu pemda juga harus berterimakasih pada TKI," katanya.

Data dari BNP2TKI menunjukkan perolehan devisa dari remitansi TKI yang bekerja di berbagai negara di kawasan Asia, Amerika, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Australia pada 2012 sampai dengan Juli 2012 mencapai US$ 3,9 miliar.

Jumlah remitansi TKI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan BNP2TKI per Juli 2012 merinci untuk kawasan Saudi Arabia remitansi yang dikirim TKI sebesar US$ 1,1 miliar dan Malaysia US$ 1,3 miliar. Selebihnya disumbang oleh TKI di Amerika, Australia dan negara-negara lain di Kawasan Asia Pasifik.

"Hingga akhir tahun 2012 saya yakin bisa menembus US$ 6,8 miliar," tutupnya.

Dengan demikian secara keseluruhan perolehan devisa dari remitansi TKI pada pada 2012 sampai dengan Juli mencapai Rp 37 triliun (1 US$ = Rp 9.500).